ADG Tak Cair “Pemerintahan Gampoeng Dibubarkan”
Bireuen, 31 Januari 2010
Asosiasi Geuchik Kabupaten Bireuen (AGKB) mengambil sikap tegas berdasarkan pernyataan Wakil Bupati Bireuen tentang dihapuskannya program ADG (Alokasi Dana Gampoeng) di kabupaten bireuen. Pertemuan yang berlangsung di Aula Perkumpulan BIMA dan dihadiri oleh 17 Pengurus Geuchik tingkat Kecamatan juga pengurus AGKB tingkat Kabupaten pertemuan ini difasilitasi oleh Perkumpulan BIMA mulai dari pukul 15.00 – 17.30 Wib.
Dialokasikannya dana untuk gampong (ADG) disetiap Kabupaten Kota minimal 50 juta merupakan syarat utama untuk cairnya dana BKPG (Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong) yang merupakan program daripada propinsi. Begitu juga halnya dengan kabupaten bireuen pada tahun 2009 dana ini sudah diplotkan dalam APBK sebesar 50 juta, namun pada saat terjadi perubahan anggaran kemudian dana ini dipotong sebesar 25 juta karena kondisi keuangan daerah krisis, kata T. Hanan Ilyas (sekretaris AGKB). Kabag mukim gampong sudah beberapa kali membuat pernyataan dimedia massa yang bahwa dana ADG akan segera cair, dan informasi terakhir dana tersebut akan cair pada bulan desember 2009. Namun pada tanggal 29 januari 2010 dengan tegas wakil bupati bireuen Tgk. Busmadar mengeluarkan pernyataan bahwa dana ADG dikabupaten bireuen dihapuskan.
Dengan pernyataan tersebut dihari yang sama berbagai respon muncul dari masyarakat termasuk dari kalangan AGKB sendiri yang merupakan penanggungjawab pembangunan tingkat gampong. Pemerintah daerah sudah membunuh citra para geuchik dihadapan masyarakat, karena berbagai usulan masyarakat yang sudah diputuskan dalam APBG secara musyawarah malah tidak direalisasi sama sekali oleh Pemda belum lagi biaya administrasi yang dikeluarkan baik dalam proses BKPG maupun administrasi ADG karena dalam program BKPG tidak dibenarkan untuk biaya operasional tapi semua biaya tersebut dibebankan kepada dana ADG. Ini merupakan permasalahan besar kabupaten yang beresiko ke gampong, kalau ADG tidak cair berarti semua pengeluaran yang sudah kita keluarkan untuk semua proses administrasi dan operasional jangan harap akan terbayar, tambah Sofyan ketua AGKB Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
Berbagai sikap dan opini dari pemerintah gampong muncul dalam menyikapi pernyataan wakil bupati, seperti pengembalian stempel, pengembalian sepeda motor, aksi massa dan berbagai bentuk keprihatinan dan kritikan lain. Dari berbagai masukan, maka AGKB memutuskan untuk langkah awal akan dilakukan konsilidasi atau hearing dengan menyurati DPRK Bireuen untuk mempertemukan perwakilan AGKB dengan pihak Eksekutif dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, Setda dan Kabag Mukim Gampoeng yang akan dimediasi oleh DPRK. Dalam surat permohonan tersebut direncanakan kegiatan dimaksud akan dilaksanakan ada tanggal 03 Februari 2010 pada pukul 09.00 wib. Jika proses hearing tidak membuahkan hasil dan pemda tetap pada keputusannya, maka AGKB akan melakukan Aksi Massa dengan menurunkan sekitar 12.000 orang ke pusat kota bireuen serta AGKB menegaskan kalau pemda tidak mencairkan dana ADG maka melalui wadah AGKB menyerukan untuk semua gampong (609 gampong) dikabupaten bireuen melakukan musyawarah bersama digampong untuk pembubaran pemerintahan gampong, kata Asnawi selaku ketua AGKB Bireuen. Nasir Buloh (Manager Database & Media Perkumpulan BIMA).
PERKUMPULAN BIMA 